Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2018

20171011_091219edit

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Biro Perencanaan Anggaran dan KLN menyelenggarakan kegiatan Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2018 Wilayah Pulau Bali, Jawa, dan Kalimantan di Hotel Mercure Pontianak pada 11-13 Oktober 2017. Tujuan dari  kegiatan tersebut adalah untuk meneliti dan mereviu target-target yang ditetapkan pada RKP dan prioritas nasional lainnya dan kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain kesesuaian jenis belanja, sumber pendanaan, standar biaya untuk mencapai target-target output Kementerian PUPR.

Seperti yang disampaikan oleh sekretaris jenderal kementerian PUPR, Prof. Anita Firmanti bahwa saat ini kita telah memasuki  tahun ketiga Periode Pembangunan Nasional 2015-2019, sesuai dengan arahan  Presiden Joko Widodo dalam  Sidang Kabinet Paripurna pada 4 April 2017 lalu bahwa seluruh program infrastruktur Prioritas  Nasional harus diselesaikan pada tahun 2018 sehingga Indonesia memiliki fondasi yang kuat, bukan saja untuk meningkatkan daya saing, tapi juga untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.  Belanja K/L Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada kebutuhan pendanaan untuk menjalankan program-program pembangunan Pemerintah sebagaimana dijabarkan dalam RKP 2018 yang mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”.

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun politik, diharapkan belanja Kementerian PUPR dapat difokuskan pada Kegiatan yang bermanfaat besar bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kinerja Pengelolaan  Anggaran Kementerian PUPR dievaluasi oleh beberapa instansi  yang berwenang, seperti  BPK  dan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.  BPK memberikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Kementerian PUPR TA 2016 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan negara oleh Kementerian PUPR telah sesuai dengan dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Ditjen Perbendaharaan,  Kementerian Keuangan memberikan penilaian atas Pengelolaan Anggaran. Penilaian tersebut berdasarkan pada 11 indikator yaitu Realisasi Anggaran, Kesalahan SPM, Penyampaian Data Kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan, Penyelesaian Tagihan, Frekuensi Revisi DIPA, Penyampaian LPJ Bendahara, Retur SP2D, Deviasi Realisasi Terhadap Perencanaan, Dispensasi SPM dan Perencanaan Kas.

20171011_091055 copy

Doc. BWS Kalimantan I – Kata sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Jenderal PUPR, Prof. Anita Firmanti

 

20171011_091202small

Doc. BWS Kalimantan I- Kegiatan Penelitian dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran (TA) 2018 Wilayah Pulau Bali, Jawa, dan Kalimantan di Hotel Mercure Pontianak

Untuk mencapai  Kinerja Pengelolaan Anggaran  yang baik  diawali  dengan  Proses Penyusunan  Perencanaan Penganggaran yang optimal. Penelitian dan Reviu RKa-K/L diharapkan dapat memastikan penerapan kaidah-kaidah penganggaran yang baik, penerapan kesesuaian jenis belanja,  penerapan Bagan Akun Standar  yang tepat,  sumber pendanaan serta standar biaya untuk mencapai target-target  Output  Prioritas  Kementerian PUPR. Sehingga dengan perencanaan yang baik tersebut dapat meningkatkan outcome yang maksimal dan  mengurangi frekuensi revisi DIPA.

Sejalan dengan tema RKP  “Memacu Investasi dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan dan  Pemerataan”, Pemerintah menjalankan kebijakan belanja K/L tahun 2018 antara lain:

  1. Menjaga kesejahteraan aparatur Pemerintah dalam rangka efisiensi dan efektifitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
  2. Melanjutkan efisiensi belanja barang antara lain  melalui reviu belanja barang melalui berbasis realisasi 2016, penghematan perjalanan dinas, paket meeting, honor tim dan belanja bahan;
  3. Meningkatkan kualitas belanja modal untuk menstimulasi perekonomian dan efisiensi belanja pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin, serta kendaraan bermotor;
  4. Refocussing anggaran prioritas terkait infrastruktur terutama untuk  kegiatan-kegiatan prioritas yang terdiri dari Nawacita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik APBN; serta
  5. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Waktu untuk melakukan Penyusunan, Penelitian dan Reviu RKA-K/L yang telah berjalan selama ini sangat terbatas, hanya diberi waktu selama  kurang lebih  1 (satu) minggu  sejak diterbitkannya Alokasi Anggaran melalui Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. Mengingat waktu yang terbatas bagi Kementerian PUPR untuk menyusun Dokumen Anggaran/ RKA-K/L maka perlu dilaksanakan Kegiatan “Pra Penelitian dan Reviu RKA-K/L TA.2018” ini. Diharapkan Kegiatan “Pra Penelitian dan Reviu RKA-K/L TA.2018” ini dapat menghasilkan perencanaan penganggaran Kementerian PUPR TA.2018 yang berkualitas atas Pengelolaan Anggaran.

print
Bagikan :
FacebookTwitterGoogle+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X