BWSK I mensosialisasikan pentingnya perizinan pengusahaan dan penggunaan SDA kepada P2JN Wil.I Prov.Kalimantan Barat

IMG-20180215-WA0005

Sejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2015 lalu, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk menyusun peraturan perundang-perundangan pengganti demi keberlangsungan pengelolaan sumber daya air di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditjen SDA adalah dengan menyiapkan peraturan khusus yang fokus kepada perizinan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air.

Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air mencantumkan peraturan di antaranya mengenai kewenangan pemberian izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dan urutan prioritas pemberian izin.

Unit Rekomtek BWS Kalimantan I mensosialisasikan pentingnya perizinan pengusahaan dan penggunaan SDA kepada P2JN Wil.I Prov.Kalimantan Barat Kamis, 15 Februari 2018.

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap proses perizinan pengusahaan sumber daya air atau perizinan penggunaan sumber daya air dalam mengimplementasikan izin sumber daya air satu sistem (ISDASS) yang terdiri atas e-rekomtek dan sistem perizinan sumber daya air berbasis teknologi informasi (SIPSDA).

IMG-20180215-WA0009

 

print
Bagikan :
FacebookTwitterGoogle+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X

Pin It on Pinterest

X